logo rilis
Banjir Tak Kenal Masa
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
09 Februari 2018, 17:50 WIB
Banjir Tak Kenal Masa
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza.

PASTI banjir kalau "deras" begini. Begitulah cara berpikir mereka yang mendiami Ibu Kota saat musim penghujan tiba. Ungkapan itu bukan sekadar tebak-tebakan saja, karena terbukti ada benarnya. Jakarta sudah biasa tergenang, air kiriman melimpah, tapi jadi musibah.

Ribut-ribut soal banjir ramai jadi perbincangan di media sosial. Hastag #waspadabanjir menempati trending topic di twitter pada Senin, 5 Februari kemarin. Ribuan cuit memenuhi laman percakapan di jejaring nirkable tersebut. Semua bermula dari luapan Bendungan Katulampa.

Pagi hari itu, Bendungan Katulampa di Bogor terpantau sudah siaga I. Debit air akan tiba di Pintu Air Manggarai 9 jam kemudian. Kira-kira, jelang malam, banjir diperkirakan akan "bertamu" ke Jakarta.

Lewat akun twitternya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, aktif melaporkan ke warganet soal proses "kriman air" dari kota tetangga. "Ciliwung mulai meluap," tulis @aniesbaswedan.

"Ribuan rumah terendam banjir," Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho keesokan harinya, Selasa, 7 Februari.

Balada banjir seperti ini adalah masalah klasik. Karena, sejak jaman pemerintahan Belanda, Jakarta yang waktu itu masih bernama Batavia sudah akrab dengan cerita "kelelep hujan". Jadi begini...

Upaya pengendalian banjir di Jakarta ternyata sudah lama dilakukan. Pada awal abad ke-17, Jan Pieters Z. Coen pendiri Batavia menggunakan konsep kota air (waterfront city), untuk tangani banjir, mirip pola yang diterapkan Belanda. Sebab, di sana juga masalahnya sama.

Mengutip jakartakita.com, historisnya semenanjung dan teluk Jakarta memang rawan banjir akibat peningkatan debit air sungai-sungai Cisadane, Angke, Ciliwung dan Bekasi pada musim hujan.

Kemudian, pada 1918, Batavia pernah mengalami banjir besar yang menelan banyak korban jiwa. Ketika itu, hujan turun tanpa henti selama 22 hari, sehingga menyebabkan kota lumpuh total.

Departement Waterstaat (Kementerian Pekerjaan Umum) saat itu memberi amanat ke H van Breen untuk memimpin "Tim Penyusun Rencana Pencegahan Banjir" untuk menangani masalah di seluruh wilayah Batavia.

Dalam menyusun konsep, ia sadar bahwa banjir yang selalu mengancam Jakarta tak akan teratasi jika hanya memperbaiki sistem tata air di dalam kota. Makanya, bagian hulu harus diperbaiki terlebih dahulu.

Dibangun lah Bendungan Katulampa di Ciawi, dan Bendungan Empang di hulu Sungai Cisadane. Jadi, ada sistem penampungan sementara sebelum air mengalir ke area hilir.

Setelah mengendalikan pangkal sungai, ia lalu membatasi volume air yang masuk ke kota. Caranya, membangun saluran kolektor di pinggir selatan kota untuk menampung limpahan air, dan selanjutnya dialirkan ke laut melalui tepian barat kota. Ini yang dikenal "Banjir Kanal".

Konsep H van Breen kemudian menjadi acuan pencegahan banjir di masa-masa selanjutnya. Namun, menjamurnya permukiman di bagian timur dan selatan Jakarta di luar area banjir, kota ini kembali menghadapi ancaman serius. Di tambah keterbatasan dana Pemda DKI ketika itu.

Pada 1965, Pemerintah pusat turun tangan lewat Keputusan Presiden RI No. 29 Tahun 1965, terbentuk lah Komando Proyek Pencegahan Banjir DKI Jakarta, disingkat "Kopro Banjir" sebagai badan khusus.

Dalam pelaksanaannya, Kopro Banjir cenderung mengedepankan sistem polder yang dikombinasikan dengan waduk dan pompa. Hasilnya antara lain seperti Waduk Pluit, Waduk Setia Budi, pembangunan sodetan Kali Grogol, Kali Pesanggrahan, dan Gorong-gorong di Jalan Sudirman.

Ketika Ali Sadikin menjabat Gubernur DKI Jakarta, Pemda DKI Jakarta menyusun Rencana Induk Jakarta tahun 1966-1988. Di antaranya yang menyoal tata ruang kota yang kemudian menjadi acuan penyusunan Master Plan Pengendalian Banjir yang disahkan pada 1973.

Hasilnya antara lain memperpanjang saluran kolektor ke arah barat yang kini dikenal "Cengkareng Drain". Lalu, membangun saluran di bagian timur, "Cakung Drain" untuk menampung aliran Kali Sunter, Buaran, Cakung, dan Jati Kramat. Ada tiga kanal banjir di Jakarta.

Sayang, cara tersebut tetap tak mampu mengatasi ancaman banjir rutin, bahkan intensitasnya cenderung meningkat. Setelah melewati proses evaluasi, Master Plan 1973 kemudian dimodifikasi.

Tercetus lah "Master Plan 1981". Di antaranya adalah penggunaan pompa untuk menampung air Kali Cideng Bawah, lalu pengembangan area layanan polder (waduk dan pompa) serta normalisasi sodetan kali.

Tercatat pada periode pemerintahan RI, banjir besar pernah terjadi pada 1979, 1996, 1999, 2002, 2007, 2013 dan 2015.

Pada 2013 adalah yang paling parah karena total kerugian diperkirakan sekitar Rp20 triliun. Lebih dari 33.500 warga Ibu Kota mengungsi. Sedangkan, di tahun 2017, Sebanyak 52 titik di lima wilayah Jakarta terendam banjir, di antaranya Balai Kota Jakarta dan Istana Merdeka. (bersambung)

Editor: Andi Mohammad Ikhbal


500
komentar (0)