logo rilis
AJB Bumiputera 1912, 'Anak Haram' di Republik (2)
Kontributor
Yayat R Cipasang
13 Februari 2018, 09:24 WIB
AJB Bumiputera 1912, 'Anak Haram' di Republik (2)
FOTO: dok.pribadi

Oleh Ana Mustamin
Praktisi Asuransi Jiwa dan Cerpenis

DALAM kolom komentar tulisan pertama saya, Pak Sulik Harsono berkomentar seperti ini, “Perusahaan Mutual hanya satu minta dibuatkan UU/peraturan. Harusnya dibalik, perusahaan mutual menyesuaikan UU/peraturan yang ada”. 

Secara sederhana, tidak ada yang keliru dengan tanggapan ini. Berpuluh tahun saya mendengar pertanyaan yang sama dari mulut wartawan: mengapa Bumiputera bertahan sebagai perusahaan dengan badan hukum Mutual padahal nggak diatur oleh negara? Mengapa tidak berubah saja menjadi Perseroan Terbatas? Tapi ini pertanyaan yang disimplikasi. Dan mari kita membongkar logika berpikir ini, apakah persoalannya sesederhana yang kita pikirkan.

Saya mulai dari substansi. Mengapa Mutual harus diberangus? Dengan konsep dasar perusahaan berbasis gotong-royong, bukankah ini yang paling sesuai dengan prinsip dasar ekonomi kita di Pasal 33 UU 1945? Ketika Republik ini terbentuk dan melahirkan banyak pranata hukum, mengapa Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi diakomodir dalam tata hukum negara kita, dan mengapa Mutual tidak? Padahal ia sudah ada sebelum republik ini lahir? Lagipula, bukankah PT merupakan produk kapitalis dan kita memilih Ekonomi Pancasila yang (katanya) tidak berorientas pada kapitalisme? Atau, jangan-jangan konstitusi kita hanya sekadar omong kosong?

Aduh, berat ya diskusinya? Tapi, ini perlu kita pahami bersama. Karena dalam banyak hal, Bumiputera selalu berada pada posisi ‘korban’ yang disalah-salahkan. Pada bagian-bagian berikutnya, saya akan bercerita perihal ini lebih jauh.

Substansi kedua terkait dengan komentar Pak Sulik Harsono, jika memang Mutual menjadi ‘anak haram’ di Republik ini (ini istilah saya... duh, ibu-bapaknya siapa?), mengapa tidak sejak awal Bumiputera dipangkas sehingga tidak menjadi beban atau ‘pekerjaan rumah’ bagi regulator? Mengapa dibiarkan tumbuh berkembang, bercabang dan beranting, beranak-pinak dan bercucu, hingga merambah usia satu abad lebih. Kemana pemerintah selama puluhan tahun sejak Indonesia berdiri? Mengapa wajahnya tidak hadir di tengah para Bumi Puterawan?

Ketiga, Bumiputera yang didirikan dengan modal nol Rupiah ini, yang kepemilikannya di tangan jutaan rakyat Indonesia, yang bukan BUMN sehingga tidak ditopang finansialnya oleh pemerintah, yang tumbuh membesar tanpa dukungan konglomerat di belakangnya.

Faktanya terbukti kenyal menghadapi tantangan zaman. Tidak sekali-dua perusahaan ini digempur krisis, bahkan hingga membuatnya tersungkur di titik nadir, berdarah-darah. Tapi nggak tumbang-tumbang juga. 

Tidak ada lho perusahaan yang diinisiasi rakyat Indonesia sekuat Bumiputera. Berapa banyak PT yang bertahan di Indonesia dan memiliki usia sepanjang Bumiputera? BRI yang sedikit lebih tua adalah milik negara. Demikian pula dengan Jiwasraya, perusahaan asuransi Belanda yang dinasionalisasi pemerintah dan menjadi BUMN. Kedua perusahaan besar itu ditopang oleh negara. Setiap kali diterpa krisis atau kerugian akibat mismanajemen misalnya, maka ada pemerintah yang siap melakukan back-up. Bumiputera tidak. Bumiputera bertarung sendirian. Untung dan buntung, ditelan sendiri (duh, jangan bilang saya baper, ya).

Keempat, jika ketiadaan UU atau peraturan dikaitkan dengan keberadaan perusahaan Mutual yang hanya satu di Indonesia, apakah kita tidak bisa berpikir terbalik? Andai saja UU Mutual ada di dalam pranata hukum negara kita, tidakkah terbuka kemungkinan akan lahir banyak perusahaan Mutual di Indonesia? Mungkin tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Sahabat saya, mas Delil Khairat yang ilmunya keren itu – seorang profesional yang berkarier di Swiss Re Kuala Lumpur, menulis di blognya (bisa ditelusuri melalui laman FB saya), bahwa perusahaan asuransi berbentuk Mutual di dunia, menyumbang seperempat income dari industri asuransi global. Gede, ya? Angka yang jauh lebih tinggi pastinya, dibandingkan kontribusi perusahaan asuransi berbentuk Koperasi.

Saya membayangkan, andai saja kran mendirikan perusahaan Mutual terbuka di Indonesia, mungkin anak-anak milenial lebih memilih itu. Karena mereka menyukai sharing dan open sources. Ketimbang pemilik mobil menjadi driver di transportasi online dan memberi keuntungan ke pemodal raksasa, mungkin mereka lebih memilih usaha bersama, dengan membawa mobil masing-masing sebagai modal usaha awal. Mungkin saja komunitas Nebengers sudah punya perusahaan Mutual. Dan tentu masih banyak contoh lainnya.

Tapi, mari kita berandai-andai. Lupakan substansi pemikiran di atas. Kan niatnya mau menyesuaikan dengan UU yang sudah tersedia. UU tentang PT tentunya bentuk badan usaha yang mudah ditemui best practice-nya. Jadi kita kembali ke komentar Pak Sulik. Andai Bumiputera saja yang mengalah, menyesuaikan diri dengan UU/peraturan yang ada, apa yang akan terjadi.

Jawabannya, tentu demutualisasi. Bumiputera akan berubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas. Pertanyaan pertama, siapa yang akan menjadi pemegang saham mayoritasnya (ultimate shareholder)? Siapa yang akan menawarkan itu ke investor? Dengan cara apa proses itu dilakukan?

Pemerintah tentu tidak berhak menjual Bumiputera ke investor, lantaran ini bukan perusahaan milik negara. Kalau pun pemerintah memfasilitasi, jika proses yang ditempuh benar, maka pemerintah tentu harus bertanya kepada pemilik Bumiputera – dalam hal ini pemegang polis; apakah mereka bersedia menjual Bumiputera? 

Dengan jumlah pemilik yang mencapai jutaan jiwa, meminta persetujuan mereka tentu butuh mekanisme yang tidak sederhana. Mungkin mirip proses jajak pendapat ketika Timor Timur akan lepas dari Indonesia. Tapi Timor-Timur masih mending, satu wilayah. Bayangin saja Bumiputera, jutaan orang mau dimintai persetujuan dan mereka berdomisili hingga pelosok negeri. (Pada bagian lain nanti saya akan bercerita tentang peran lembaga tertinggi di Bumiputera bernama Badan Perwakilan Anggota, sebuah lembaga representasi pemegang polis yang dalam hal-hal tertentu menyangkut hak, tidak bisa mewakili pengambilan keputusan atas nama pemegang polis).

Jika proses di atas berhasil disolusi, maka kerumitan berikutnya akan menyusul. Yang utama, tentu tidak mudah mencari investor bagi perusahaan dengan aset dan kewajiban (liabilitas) puluhan triliun. Tidak banyak pengusaha nasional yang punya duit sebanyak itu. Kalau pun punya, belum tentu tertarik menggelontorkan uangnya di industri asuransi. Mungkin saham Bumiputera akan dibeli pihak asing, sebagaimana mayoritas perusahaan asuransi papan atas. Pertanyaannya, bersediakah pemegang polis dan stakeholders lainnya melepasnya – terutama jika dikaitkan dengan posisi awal sebagai perusahaan perjuangan milik rakyat? Andaikata ada investor yang bersedia membeli/menjadi pemegang saham Bumiputera, lalu yang tidak kalah penting: di mana posisi pemegang polis yang selama ini menjadi pemilik? Bagaimana melakukan konversi kepemilikan mereka menjadi lembar-lembar saham?

Terakhir, pertanyaan yang paling penting dan paling substansial adalah, jika demutualisasi dilakukan, akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mana? Jangan lupa, bahwa dengan tidak adanya UU atau PP tentang Mutual, maka Anggaran Dasar Bumiputera menjadi regulasi tertinggi sebagai pengganti UU. Anggaran Dasar yang ada saat ini sama sekali tidak memiliki klausul tentang proses demutualisasi dan bagaimana mengkonversi kepemilikan Pemegang Polis menjadi saham. Sehingga jika Anggaran Dasar mau dijadikan pijakan, maka terlebih dahulu harus dirumuskan ketentuan itu, lalu AD diamandemen dengan mencantumkan aturan demutualisasi dan konversi kepemilikan dimaksud.

Hanya persoalannya, apakah AD (yang notabene berlaku untuk internal perusahaan) memiliki kekuatan yang sama dengan UU atau Peraturan Pemerintah dalam hal memaksa masyarakat mematuhinya? Apakah AD bisa memaksa anggota (pemegang polis) untuk melepaskan hak kepemilikan – sementara pelepasan hak itu bukan menyangkut kepentingan umum dan hajat hidup orang banyak? Soal ini, asli saya gak ngerti. Silakan tanya ke pakar hukum.

Di beberapa negara, proses demutualisasi sebetulnya biasa terjadi. Sama lazimnya mengubah Perseroan Terbatas menjadi Mutual. Ini karena di negara-negara maju tersebut regulasinya tersedia. Di samping regulasi tentang Perseroan Terbatas, juga tersedia regulasi tentang Mutual. Kedua peraturan itu, PT dan Mutual, bersifat setara, dan resiprokal. Di dalam kedua regulasi tersebut tercantum mekanisme bagaimana jika PT berubah bentuk badan usaha menjadi Mutual, atau sebaliknya.

Di Indonesia, jika ada upaya melakukan demutualisasi, maka akan berhadapan dengan sebuah ‘lingkaran setan’, lantaran tidak memiliki pijakan yang cukup. Dengan tidak adanya UU atau PP tentang Mutual maka pemerintah sebetulnya tidak menyediakan pintu keluar demutualisasi. Kalau dipaksakan juga, saya yakin akan lahir sebuah keputusan yang cacat (dan tentu perusahaan yang cacat pula). Sebaliknya, jika UU Mutual tersedia, maka pintu keluar itu mungkin akan berbalik arah menjadi pintu masuk.

Tidak percaya? Tak masalah sih. Ini kan opini saya aja. Bisa benar, bisa salah. Tapi ngak ada salahnya juga kalian mendiskusikan ini dengan pakar hukum di luar sana.

Yang jelas, saya masih bersemangat untuk terus menulis tentang perusahaan unik ini. Jadi, ikuti terus ya. (bersambung)


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (1)

Indrianti Ismunandar Rabu, 14 Februari 2018 | 04:05
Tulisan pertamanya mana yah?