logo rilis

AJB Bumiputera 1912, 'Alien' yang Sakit Seabad Lebih (3)
Kontributor
Yayat R Cipasang
14 Februari 2018, 15:46 WIB
AJB Bumiputera 1912, 'Alien' yang Sakit Seabad Lebih (3)
FOTO: dok.pribadi

Oleh Ana Mustamin
Praktisi Asuransi Jiwa dan Cerpenis

SEPULUH tahun memimpin unit kerja Public Relations/Komunikasi Korporat sebelum diberi amanah yang lain, saya tetap merasa gagal memperkenalkan apa itu Mutual. Mutual tetap menjadi ‘makhluk alien’ bagi sebagian besar penduduk yang berdiam di belahan bumi bernama Indonesia ini. 

Di awal tugas sebagai jubir perusahaan, mula-mula saya mengumpulkan wartawan dalam sebuah lokakarya singkat. Saya jelaskan seluk-beluk bentuk badan usaha Mutual yang dianut Bumiputera. Hasilnya cukup menggembirakan. Wartawan yang menerima penjelasan tidak lagi menulis Bumiputera sebagai PT (Perseroan Terbatas). Tapi itu tidak berlangsung lama. 

Begitu wartawan tersebut dirotasi di desk pemberitaan yang lain, ‘penyakit’ itu kumat dan menjangkiti penggantinya. Padahal, dalam setiap press conference dan press release yang kami kirim, selalu disertai penjelasan tambahan tentang AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan Mutual.

Di internal Bumiputera, pendidikan karyawan pada entry level selalu dimulai dengan materi sejarah pendirian Bumiputera, berikut penjelasan mengenai bentuk badan usaha Mutual. Sebagai proses internalisasi nilai, filosofi mutualisme, nasionalisme, dan profesinalisme, tiga hal yang dijejalkan di kepala karyawan. Begitu pula training yang digelar untuk agen-agen pemasaran. 

Mutual selalu diajarkan sebagai keunggulan kompetitif di pasar: bahwa jika Anda menjadi pemegang polis, maka Anda adalah pemilik Bumiputera. Hal ini tercantum pada bagian depan setiap dokumen polis. Bahwa sebagai pemilik, pada akhir kontrak asuransi Anda berhak memperoleh tambahan Reversionary Bonus (RB) di luar nilai klaim, sebagai deviden, jika perusahaan untung. RB ini tercatat dalam polis-polis partisipatif/polis-polis asuransi tradisional (dan bukan pada asuransi berbasis investasi seperti Unit Link).

Di tingkat karyawan, menyebut Bumiputera sebagai PT itu ‘sensitif’ banget. Pada setiap perayaan ulang tahun dan mengundang orang luar sebagai pengisi acara, maka panitia diwanti-wanti agar memberi briefing kepada pengisi acara, jangan sampai menyebut kata “PT Bumiputera”. Jika lidah pengisi acara ‘keseleo’, maka karyawan yang hadir secara spontan akan mendengung seperti tawon. “Salah tuh, kita bukan PT. Aduh, gimana sih panitia, masa’ nggak dikasih tahu....”

Begitulah. Karena itu, saya ‘gemas’ ketika seorang wartawan daring menuding bahwa Bumiputera menyembunyikan status Mutualnya kepada pemegang polis. Ia berpijak pada survei kecil-kecilan yang dia lakukan terhadap 10 agen dan 10 pemegang polis. Konon, dari 10 agen yang dia tanyai, tidak ada yang tahu kalau Bumiputera bentuk badan usahanya Mutual. Dan dari 10 pemegang polis yang jadi responden, hanya satu yang aware tentang Mutual. 

Hasil survei yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademis itu, boleh jadi hasilnya benar. Pemegang polis tidak tahu bahwa mereka pemilik perusahaan. Tapi tudingan bahwa Bumiputera menyembunyikan status Mutual, itu yang nggak bisa saya terima. Keunggulan kompetitif kok disembunyikan. 

Saat agen melakukan ‘prospek’ penjualan di pasar, inilah poin yang membedakan mereka dengan perusahaan asuransi lain. Lagi pula, mustahil menyembunyikan jika seluruh kolatoral/identitas perusahaan (papan nama, kertas kop, kartu nama, dan semua corporate identity lainnya) mencantumkan “Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912”, atau “AJB Bumiputera 1912”. Bagaimana mungkin status itu bisa disembunyikan?

Umumnya, orang malah terpancing bertanya, “AJB itu apa?”

“Asuransi Jiwa Bersama.”

“Maksudnya?”

“Perusahaan kami ini bukan Perseroan Terbatas. Kami Mutual/Usaha Bersama, bla bla bla ...”

Tapi faktanya, masyarakat tetap tidak paham. Sebegitu sulitnya menciptakan awareness tentang Mutual di tengah masyarakat? Ya, faktanya begitu. Kenapa?

Kalau saya bilang sih, ya karena badan hukum Mutual adalah ‘makhluk alien’ di republik ini. Kalau masyarakat mau belajar Mutual, mencari referensi tentang itu, membutuhkan pijakan hukumnya, mau cari ke mana? Cobalah ke Kementrian Hukum dan HAM, lalu bilang, “Pak, saya mau mendirikan perusahaan Mutual!” Paling-paling mereka kepikiran itu produk baru.

Yang menyedihkan, dengan tidak adanya regulasi Mutual, maka ‘makhluk alien’ itu tidak pernah mampir di kelas, di bangku sekolah. Sejak di sekolah menengah, kita diajarkan bahwa perusahaan itu bentuknya PT (di samping yang berskala kecil CV dan NV), atau Koperasi. Saya beberapa kali menanyakan ke teman-teman lulusan fakultas ekonomi dan hukum, apakah mereka paham Mutual? Dan mereka mengernyitkan alis.

Apakah itu penting? Sangat penting! Sesuatu yang menurut saya mendasar. Kerugian pertama bagi perusahaan Mutual, tentu terkait masalah awareness. Karena yang dipelajari hanya PT dan Koperasi, masyarakat kita adalah masyarakat yang “PT mainded” atau “Koperasi mainded”. Ratusan juta penduduk Indonesia, adalah mereka yang kepalanya sudah terisi pemahaman alam bawah sadar (unconscious) bahwa perusahaan itu adalah “perseroan” atau “koperasi”. 

Pagi ini saya mungkin bicara di depan wartawan tentang “AJB” Bumiputera, ntar siang atau sore muncul pemberitaan tentang “PT” Bumiputera. Karena semua perusahaan asuransi di Indonesia berbentuk PT. Seberapa kuat Bumiputera mengedukasi, memasang iklan, melakukan kampanye; atau seberapa banyak agen di lapangan yang bicara ke calon pemegang polis tentang Mutual, ya hanya seperti menggarami air laut. Karena jutaan orang di sekitar kita, akan bepikir, bertindak, mengambil keputusan, sebagaimana layaknya stakeholders PT. Mutual tidak ada dalam preferensi mereka.

Implikasi lanjutannya apa? Ya, tidak ada kajian akademik tentang Mutual di Indonesia. Tidak ada buku referensi Mutual yang wajib dipelajari mahasiswa. Tidak ada kuliah Mutual, tidak ada seminar Mutual. Kalau pun ada skripsi dan tesis Mutual, maka kasusnya pasti Bumiputera, dan yang memahami sebatas yang nulis dan mungkin sedikit oleh dosen pembimbing. Tidak ada sumbangan pemikiran bagaimana seharusnya sebuah Mutual dikelola. Bandingkan dengan kajian akademik tentang PT. Sumbangan pemikiran – baik dari akademisi maupun dari praktisi, tidak habis-habis. Karena itu kita dengan mudah mencari rujukan bagaimana best practice sebuah perseroan dikelola.

Sekarang coba bayangkan orang-orang yang secara unconscious sudah terjejali preferensi tentang tata kelola PT, lalu harus membuat regulasi tentang Mutual. Alih-alih membuat peraturan, naskah akademik saja nngak punya. Bagaimana ia merumuskan tata kelola, bagaimana ia merumuskan ukuran kesehatan keuangan, misalnya. Apakah akan kompatibel dengan Mutual jika kepala mereka berisi pengetahuan tentang PT?

Kalian mungkin akan bilang, disamain aja kenapa? Toh sama-sama perusahaan. Oke, tapi bisa membayangkan nggak apa jadinya orang dengan jenis kelamin laki-laki tapi diperlakukan seperti perempuan?

PT dan Mutual itu jauh berbeda. Jika PT berbasis modal (uang), Mutual berbasis perkumpulan orang. Di PT, pemilik dan konsumen adalah dua hal yang berbeda. Di Mutual, pemilik dan konsumen adalah orang yang sama. Di PT, manajemen mencari keuntungan untuk diberikan ke pemilik modal, pemegang saham. Di Mutual, keuntungan digunakan untuk mengembangkan usaha guna memperluas jumlah anggota, agar semakin banyak orang yang terlibat dan merasakan manfaat usaha itu. 

Di PT adalah soal memupuk uang, kapital. Di Mutual adalah soal melakukan distribusi/pemerataan manfaat. Mirip arisan. Atau paguyuban yang menarik iuran anggota untuk nanti dikembalikan ke anggota lagi. Dalam praktiknya di perusahaan asuransi, jika PT berutang (kewajiban masa depan untuk bayar klaim) ke pemegang polis, maka itu artinya utang pada pihak ke-3. Tapi jika di perusahaan Mutual, maka itu berarti berutang kepada anggota alias pemilik perusahaan itu sendiri. So, bagaimana bisa berutang kepada pemilik perusahaan dinyatakan berisiko di masa depan? Bukankah seharusnya jika perusahaan kekurangan duit, harus ditombok oleh pemilik?

Nah, dengan perbedaan prinsip yang demikian substantif, apakah regulasi antara PT dan Mutual harus dibuat sama?

Coba kita lihat ukuran kesehatan keuangan yang berlaku saat ini. Di industri asuransi, dikenal perangkat risk management bernama RBC (Risk Based Capital). Ini adalah cara mengukur kesehatan keuangan perusahaan asuransi dengan melihat rasio permodalan dikaitkan kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan di masa depan. Ukuran ini menyatakan, perusahaan baru dinyatakan sehat jika RBC-nya minimal 120 persen. Atau, dalam bahasa sederhana, kalo kamu nggak punya modal duit 120 rupiah, jangan coba-coba punya utang 100 rupiah (soal kesehatan keuangan ini, nanti akan saya jelaskan pada bagian tersendiri).

Untung saja aturan ini nggak diberlakukan sejak 1912. Kalau itu diberlakukan, maka pasti sudah nggak pernah ada sejarahnya Bumiputera lahir di republik ini. Mungkin selamanya jadi ‘alien’, menghuni planet lain. Karena Bumiputera didirikan tanpa modal – padahal RBC mensyaratkan modal, dan tidak memiliki akses pemodalan di luar iuran (premi) yang dibayarkan anggota.

Sedihnya, sejak RBC diberlakukan di industri asuransi, maka sejak itu pula Bumiputera dinyatakan ‘mendadak sakit’, setelah hidup ‘sehat’ berpuluh-puluh tahun. Pertanyaannya, apakah benar Bumiputera yang sakit, atau diagnosis dan alat ukurnya yang salah? Atau, jangan-jangan dokternya yang salah?

Yang lebih ajaib, Bumiputera itu sudah ‘sakit’ sejak didirikan tahun 1912. Selama 106 tahun beroperasi, perusahaan ini mungkin pernah ‘sehat’. Tapi saya yakin lebih banyak ‘sakitnya’. Wong krisis udah bolak-balik. Dari tahun 1935, 1945, 1965, 1998, 2008, Indonesia krisis ekonomi terus. Ya, Bumiputera pasti ikut krisislah. Dan setiap kali krisis nggak bisa ditolong dengan cara menyuntik modal, seperti di PT. Jadi bayangkanlah, seabad lebih perusahaan ini sakit-sakitan menurut ukuran RBC. Tapi anehnya, nggak mati-mati. So, apa yang salah, teman-teman? (bersambung)


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)