Home » Peristiwa » Nasional

9 Catatan Kontras soal PR Hadi Tjahjanto Jadi Panglima TNI

print this page Jumat, 8/12/2017 | 09:04

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) angkat bicara terkait KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto ditunjuk untuk menggantikan Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI.

Koordinator Badan Pekerja Kontras Yati Andriyani menyatakan, ada sembilan catatan pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh Hadi.

"Pertama, calon Panglima TNI yang baru harus mampu merubah wajah TNI yang erat dengan kekerasan menjadi tentara yang humanis dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia," kata Yati di Jakarta, Kamis (7/12/2017) kemarin.

Menurut Yati, hal itu menjadi sangatlah penting mengingat kultur kekerasan seolah tidak bisa dilepaskan dari wajah TNI hingga hari ini. 

Kedua, lanjutnya, menjadi penting bagi calon Panglima TNI yang baru untuk meninjau dan mengevaluasi ulang RUU terorisme.

Ketiga, calon Panglima TNI yang baru didorong untuk dapat merevisi UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer sebagai alat uji akuntabilitas yang justru kerap dijadikan dalih mangkirnya aparat TNI dalam sejumlah tindak pidana maupun pelanggaran HAM.

Keempat, tolak ukur keberhasilan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI baru juga berkaitan dengan netralitas TNI dalam kepentingan politik.

"Hal ini menjadi tugas utama bagi Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk menjaga stabilitas politik menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan Pemilihan Umum 2019 termasuk untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang bernuansa politik untuk manuver politik," paparnya.

Kelima, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI baru juga didesak Kontras agar menghentikan kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia serta mengevaluasi secara menyeluruh operasi yang berkaitan dengan militer.

Keenam, calon Panglima TNI yang baru juga harus memastikan bahwa anggotanya tidak terlibat dalam berbagai praktik bisnis guna menjamin profesionalisme institusi TNI.

Ketujuh adalah melakukan evaluasi menyeluruh atas penggunaan pendekatan keamanan di wilayah konflik dan PR kedelapan adalah merajut kembali harmonisasi antarlembaga.

Kedelapan, Kontras mendesak Panglima TNI ke depan seharusnya bisa memberikan terobosan seperti mengeluarkan dokumen hasil Dewan Kehormatan Perwira (DKP) atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat.

Penulis Sukma Alam
Sumber 9 Catatan Kontras soal PR Hadi Tjahjanto Jadi Panglima TNI

Tags:

Panglima TNIKontrasHadi Tjahjanto