logo rilis
30 Anggota DPRD Sumut Kembalikan Rp1,9 Miliar ke KPK
Kontributor
Tari Oktaviani
22 Mei 2018, 12:49 WIB
30 Anggota DPRD Sumut Kembalikan Rp1,9 Miliar ke KPK
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). FOTO: RILIS.ID/RIdwan

RILIS.ID, Jakarta— Sebanyak tiga puluh anggota DPRD Sumatera Utara telah mengembalikan uang suap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setidaknya dari 30 orang itu telah kembalikan uang sejumlah Rp1,9 miliar.

"Sekitar 30 anggota DPRD telah mengambalikan uang sejumlah Rp1,9 miliar dan terus bertambah. Kami sedang mengidentifikasi pihak-pihak yang menerima dan bersifat koperatif atau sebaliknya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (22/5/2018).

Jika ditotal, Febri menuturkan ada 38 anggota DPRD Sumut yang sudah kembalikan uang yang pernah diterima mereka kepada KPK. Besarannya pun tak tanggung-tanggung, miliaran rupiah dikumpulkan oleh KPK.

"Total pengembalian uang dalam kasus Sumut sejak proses penyidikan terhadap 38 anggota DPRD Sumut adalah Rp3,7 M," paparnya.

Febri juga berujar, sampai saat ini sekitar 150 orang saksi telah diperiksa dalam proses penyidikan. Ia berpesan kepada anggota DPRD Sumut lainnya untuk bersikap kooperatif mengembalikan uang.

"Kami ingatkan kembali, sikap koperatif dan pengembalian uang akan dihargai sebagai faktor meringankan dalam penanganan kasus ini," ungkapnya.

‎Dalam kasus ini, 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019‎ diduga menerima uang dari Gatot Pujo Nugroho ketika menjabat Gubernur Sumut. ‎Diduga mereka menerima suap dari Gatot terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015. Jumlah uang yang diterima masing-masing anggota DPRD sekitar Rp 300 hingga 350 juta. 

‎Dari 38 tersangka, yang masih aktif sebagai anggota DPRD Sumatera Utara antara lain, Rinawati Sianturi dari Fraksi Hanura, Muhammad Faisal dari Fraksi Golkar, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburianaktif, dan Tiaisah Ritonga dari Fraksi Demokrat. Kemudian Analisman Zalukhu dari Fraksi PDIP, Helmiati dari Fraksi Golkar, Muslim Simbolon dari Fraksi PAN, serta Sonny Firdaus dari Fraksi Gerindra. 

Sedangkan yang sudah tak aktif menjadi anggota dewan di antaranya, Rijal Sirait, Roslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Abdul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy, Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmania Delima Pulungan, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando. Kemudian Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, dan Tahan Manahan Panggabean. 

‎Para tersangka itu dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 dan Pasal 55 ayat 1 KUHP. 

Kasus dugaan suap yang menjerat 38 orang tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Gatot Pujo. Gatot sendiri telah dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya Gatot telah divonis 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 6 enam bulan kurungan.

Editor: Sukma Alam


500
komentar (0)