logo rilis
#2019GantiPresiden Dinilai sebagai Strategi untuk Menangkan Pilpres
Kontributor
Taufiqurrohman
13 April 2018, 21:17 WIB
#2019GantiPresiden Dinilai sebagai Strategi untuk Menangkan Pilpres
Ilustrasi. RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit, mengatakan tagar 2019 Ganti Presiden atau ‘#2019GantiPresiden’ merupakan hal yang lumrah, di tengah 'genderang perang' merebut opini publik ditengah kontestasi pilpres setahun lagi.

"Apalagi pak Prabowo Subianto (Ketua Umu Partai Gerindra) sudah ditetapkan sebagai calon presiden dalam Rakernas, jadi segala macam tagline politis di media sosial sudah bagian dari strategi pemenangan Pemilu Presiden 2019," ujar Arbi di Jakarta, Jumat (13/4/2018).

Ia menyebutkan, pihak oposisi sengaja mengangkat sisi kelemahan dari pemerintahan Jokowi, yang masih dinilai belum cukup baik dan tidak populer untuk menggiring opini publik

"Masyarakat tidak perlu kaget lagi jika ada wacana kontroversial mengangkat kelemahan pemerintahan saat ini. Sejak pernyataan dari sumber fiksi bahwa 2030 Indonesia bubar, menandakan sudah ditabuhnya genderang perang Pemilu Presiden 2019 yang sangat sengit," paparnya.

Arbi menambahkan, kini masyarakat perlu obyektif menilai segala wacana yang di lempar di media sosial apakah benar sesuai fakta di lapangan. Ia juga meminta, aparat tegas bertindak mengontrol hoaks yang sengaja digulirkan untuk menggiring opini publik.

"Perlu diwaspadai juga masuknya kaum radikal mengambil kesempatan dalam permainan isu jelang Pilpres 2019 ini. Jangan kaget bila aksi massa akan semakin sering dilakukan untuk menggiring opini publik tengah tahun politik," tuturnya.

Sedangkan, Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, menyebutkan datangnya tagline '#2019GantiPresiden' merupakan aspirasi yang didengungkan pihak-pihak yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi.

"Kalau kita runtut sumbernya tidak mengherankan, datang dari yang anti dengan Jokowi. Misalnya dari Mardani Alie Sera, beliau dari PKS yang notabene mendukung Prabowo Subianto (oposisi)," kata Qodari.

Meski demikian, selama mendasarkan pada fakta dan pendapat maka wacana tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat, karena menyangkut pemikiran masing-masing personal dan bagian dari demokrasi.

"Boleh beda pilihan, tapi jangan sampai ada kekerasan dan kebohongan. Medium hasil kontestasi politik beberapa waktu ke depan ini akan ditentukan oleh masyarakat Indonesia saat mencoblos presiden pilihannya tahun depan," jelasnya.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)