logo rilis

20 Tahun Reformasi, HAM Perempuan Belum Terpenuhi
Kontributor

23 Mei 2018, 23:26 WIB
20 Tahun Reformasi, HAM Perempuan Belum Terpenuhi
Komnas Perempuan. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Usia reformasi menginjak tahun ke-20 pada 2018. Namun, dianggap belum memperlihatkan adanya pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM perempuan serta pembangunan perdamaian.

"Karena kerangka kebijakan yang tersedia masih memuat kesenjangan, kontradiksi, dan kemunduran yang justru menghalangi negara untuk dapat menyelesaikan konflik secara tuntas," ujar Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Yuniyati Chuzaifahdi, di Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Menurutnya, hal tersebut merupakan konsekuensi dari politik hukum yang mencerminkan proses reformasi yang mengalami defisit demokrasi. Pemicunya, praktik politik transaksional, primordial, korupsi, dan politik identitas.

Model pembangunan pun masih menguntungkan sebagian masyarakat. Apalagi, mengutamakan pendekatan keamanan dalam penanganan gugatan warga dan minim pelibatan substantif bagi perempuan maupun golongan-golongan masyarakat marginal.

"Situasi ini, diperburuk dengan mekanisme desentralisasi yang belum dilengkapi dengan sistem pengawasan yang mumpuni," sambung Yuniyati.

Cara pandang dan pendekatan negara terhadap perdamaian, nilainya, juga bersifat pragmatis. Sehingga, menghasilkan produk dan implementasi kebijakan yang berpotensi menghadirkan konflik baru, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan struktural.

Komitmen politik pun tak konsisten, kapasitas penyelenggara negara terbatas, serta cara kerja belum koordinatif. Dampaknya, mekanisme dan institusi penyikapan konflik yang dibentuk tak maksimal.

"Ini membuat program penanganan konflik serta dampaknya menjadi kurang efektif, minim inovasi, dan abai pada pengalaman khas perempuan dalam konflik," ketus Yuniyati.

Kepemimpinan perempuan dan masyarakat sipil dalam menyikapi konflik, akar penyebab, dan dampaknya, tak didukung kebijakan afirmasi yang optimal. Bahkan sebaliknya, dibatasi kebijakan administratif-birokratis, diskriminatif, dan mengkriminalkan.

Atas dasar itu, Komnas Perempuan meminta pemerintah melakukan penyikapan konflik secara holistik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJPN/RPJMN).

Pemerintah juga didesak mengembangkan cara kerja yang komprehensif dan holistik dalam menyikapi konflik, termasuk membangun pemahaman yang utuh, kritis, dan relektif mengenai konflik dan faktor-faktor di tingkat makro maupun mikro.

Harus pula melengkapi terobosan-terobosan dari kebijakan-kebijakan yang ada. Tujuannya, mengatasi kesenjangan kebijakan dan memastikan pemanfaatan optimal dari kemajuan-kemajuan yang tersedia di dalam kebijakan.

Terkait proses pemulihan dan pembangunan inklusif bagi korban konflik, pemerintah diminta menyusun dan melaksanakan terobosan. Selain itu, perlu akses dan kemudahan bagi perempuan, terutama korban konflik, dalam proses pengambilan keputusan yang responsif, inkusif, partisipatif, dan representatif di semua tingkatan.

Terakhir, mengembangkan ketahanan masyarakat dalam mengantisipasi kerentanan baru dan mencegah berulangnya konflik, serta berkontribusi pada perlindungan dan pemulihan korban serta warga yang terimbas konflik.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)