logo rilis
138 Anak Jadi Korban Trafficking, KPAI Siap Kawal Proses Hukum
Kontributor
Elvi R
03 April 2018, 17:07 WIB
138 Anak Jadi Korban Trafficking, KPAI Siap Kawal Proses Hukum
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan akan mengawasi proses hukum program magang di luar negeri palsu dengan korban siswa-siswi SMK yang dipekerjakan secara tidak manusiawi.

"KPAI akan terus mengawasi agar proses hukum berjalan sesuai prinsip-prinsip perlindungan anak," kata Komisioner Bidang Trafficking dan Eksploitasi Anak KPAI Ai Maryati Solihah dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (4/3/2018).

Ai mengatakan, kasus tersebut sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa Direktur PT Sofia bernama Windy yang bekerja sama dengan PT Walet Maxim Birdnest milik Albert Tei di Selangor, Malaysia.

Menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, korban mencapai 138 orang terdiri atas 86 korban dari Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur, serta 52 korban dari salah satu SMK di Kendal, Jawa Tengah.

"Para pelaku dan korporasi dapat dituntut dan dikenai dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," tuturnya.

Ai mengatakan, pelaku dan korporasi dapat dikenai sanksi pencabutan izin usaha dan hukuman pidana maksimal 15 tahun.

"KPAI juga akan memperjuangkan pemenuhan hak restitusi bagi para korban yang telah mengalami kerugian baik materi maupun nonmateri," katanya.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengaku akan melakukan penindakan kepada siapapun yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) baik karena aduan atau temuan. 

"Kita akan melihat bagaimana TPPO-nya kalau memang itu merugikan akan ditindak baik ada yang mengadu dirugikan atau kita temukan faktanya," katanya kepada rilis.id, di Jakarta, Selasa (4/3/2018).

Dia pun mengatakan akan berkoordinasi dengan KPAI serta meminta penjelasan terkait data yang didapatkan lembaga tersebut. "Mereka (KPAI-red) dapat dari mana kita perlu tau, nanti kita akan koordinasikan itu dengan KPAI," pungkasnya.  


500
komentar (0)