logo rilis
10 Anggota DPRD Sumut Kompak Dipanggil KPK
Kontributor
Tari Oktaviani
09 April 2018, 12:33 WIB
10 Anggota DPRD Sumut Kompak Dipanggil KPK
Ketua KPK Agus Rahardjo didampingi Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengumumkan penetapan tersangka terhadap 38 Anggota DPRD Sumatra Utara. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Sepuluh Anggota DPRD Sumatra Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019, dipanggil serempak oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk rekan-rekannya, yang menjadi tersangka menerima hadiah atau janji dari Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.

Adapun mereka yang dipanggil ialah Wagirin Arman, Indra Alamsyah, Basyir, Robi Agusman Harahap, Philips Perwira Juang Nehe, Zeira Salim Ritonga, Tigor Lumban Toruan, Syah Afandin, M. Hanafiah Harahap dan Janter Sirait. 

"Seluruhnya diperiksa untuk tersangka Ferry Suando Tanurai (FST)," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (9/4/2018).

Tak hanya itu saja, KPK juga memanggil Kepala Perbendaharaan pada Biro Keungan Setda Sumut, yakni Muhammad Ilyah Hasibuan. Ia juga akan ikut diperiksa sebagai saksi untuk Ferry.

Sebelumnya sebanyak 38 anggota DPRD Sumatra Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, penyidik menemukan dugaan per orangnya menerima Rp300 hingga Rp350 juta dari Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD.

Mereka yang sudah tak aktif menjadi anggota dewan di antaranya, Rijal Sirait, Roslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Abdul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy, Marsaut Lingga. 

Kemudian, Syafrida Fitrie, Rahmania Delima Pulungan, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando. 

Selain itu, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, dan Tahan Manahan Panggabean. 

Sementara untuk tersangka yang masih aktif sebagai anggota DPRD Sumatra Utara, yakni Rinawati Sianturi dari Fraksi Hanura, Muhammad Faisal dari Fraksi Golkar, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburianaktif, dan Tiaisah Ritonga dari Fraksi Demokrat. 

Kemudian Analisman Zalukhu dari Fraksi PDIP, Helmiati dari Fraksi Golkar, Muslim Simbolon dari Fraksi PAN, serta Sonny Firdaus dari Fraksi Gerindra.

"Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data dan mencerman fakta persidangan dalam perkara tersebut, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup unmk melakukan Penyidikan dengan 38 orang Anggota DPRD Sumatra Utara periode 2009-2014 dan atau 2014-2019 sebagai tersangka," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/4).

Mereka menerima sesuatu terkait dengan beberapa hal. Pertama, persetujuan laporan pertanggungjawaban pemerintah provinsi Sumatra Utara tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 oleh DPRD Sumatra Utara.

Kedua, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Sumatra Utara tahun anggaran 2013-2014 oleh DPRD Sumatra Utara.

Ketiga, pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Sumatra Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatra Utara. Keempat, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD provinsi Sumatra Utara pada tahun 2015.

"Kasus ini kembali menunjukan bagaimana korupsi dilakukan secara masaal dengan memanfaatkan pelaksanaan fungsi dam kewenangan legislatif sebagai pintu yang membuka peluang terjadinya kongkalikong antara eksekutif dan legislatif untuk mengamankan kepentingan masing-masing ataupun mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya" paparnya.

Atas perbuatan tersebut, 38 Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan atau 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberamasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Editor: Taufiqurrohman


500
komentar (0)